Korupsi E-KTP Dinilai Berdampak Ke Berbagai Persoalan

Merdeka.com – Berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dari YAPIKA, TII, Kopel, IRR, YLBHI, dan Kontras meminta KPK mengusut tuntas kasus korupsi KTP elektronik alias e-KTP. Koalisi yang diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi e-KTP ini menilai, kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga ada sebagian masyarakat yang akhirnya kesulitan mendapat fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki e-KTP.

“Dampak dari lamanya (warga mendapatkan e-KTP) dan buruknya e-KTP itu kan banyak. Dia (Ombudsman) kan bagian pemantauan pelayanan publik. Buruk di mana saja silakan teman-teman cek,” kata aktivis KontraS Haris Azhar, di depan Gedung KPK, Minggu (12/3).

Selain itu, menurut Haris, kasus korupsi e-KTP juga mengganggu kelancaran Pilkada 2017. Sebab, banyak warga yang akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Kan kalau mau nyoblos itu syaratnya ada yang harus punya e-KTP, tapi lihat deh kemarin (Pilkada 15 Februari) banyak pakai DPTb (DPT tambahan) karena e-KTP nya nggak keluar,” kata Haris.

“Lihat juga pelayanan di rumah sakit, kan ada juga yang perlu e-KTP,” sambungnya.

Oleh karena itu, lanjut Haris, dirinya meminta kepada Ombudsman untuk membuka akses bagi warga yang merasa terdampak kasus ini untuk melapor. Ombudsman sedianya mengadvokasi masyarakat yang terdampak tersebut.

“(Ombudsman) Harus buka (pos pengaduan), dalam artian ‘jemput bola’ ke daerah,” pungkasnya. [rnd]

>Untuk meneruskan bacaan klik link ini http://ift.tt/2mfoF2V

✍ Sumber : ☕ Siakapkeli


Mukah Pages memuat-naik beraneka jenis artikel menarik setiap jam tanpa henti dari pelbagai sumber. Enjoy dan jangan lupa untuk 👍 Like & 💕 Share!